BOGOR- beritaindonesia24jam.com -, 24 November 2025 - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia kini memasuki fase baru dalam pola pengamanan aksi massa, yakni dengan mengedepankan pendekatan humanis serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penegasan ini disampaikan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2025 yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari dan dihadiri oleh seluruh kapolda serta kapolres dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Kapolri menyampaikan bahwa perubahan paradigma ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi merupakan bagian dari transformasi menyeluruh Polri agar semakin relevan, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. “Sekarang fokus kami berubah, dari sekadar mengawal menjadi melayani masyarakat,” tegas Kapolri.
Menurutnya, Polri harus hadir sebagai fasilitator bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, bukan hanya bertugas menjaga ketertiban atau menghalau potensi gangguan keamanan.
Kapolri menjelaskan bahwa implementasi pendekatan humanis dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari tahap awal pemberitahuan aksi oleh masyarakat hingga pelaksanaan pada hari kegiatan. Polri diinstruksikan untuk mengutamakan ruang dialog, mendengar kebutuhan masyarakat, dan memastikan bahwa saluran aspirasi berjalan efektif serta tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
“Transformasi ini tidak hanya berbicara tentang standar operasional prosedur, tetapi juga tentang perubahan cara pandang. Polri harus melihat aksi massa sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan ancaman,” ujar Jenderal Sigit.
Polri kini juga mengambil peran aktif dalam membantu peserta aksi terhubung dengan instansi yang dituju, seperti pemerintah daerah, kementerian, atau DPR. Pendekatan ini diharapkan membuat penyampaian pendapat lebih terstruktur, tertib, dan menghasilkan output yang lebih jelas, sekaligus meminimalkan potensi konflik.
Sebagai bagian dari proses reformasi internal, Polri turut mempelajari berbagai model pengamanan aksi massa dari negara lain, termasuk Hongkong. Langkah ini dilakukan untuk memperkaya referensi dan memastikan bahwa pembaruan doktrin berjalan sejalan dengan praktik terbaik internasional.
“Kami ingin aparat mampu membedakan antara aksi demokratis yang sehat dan potensi kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan maupun fasilitas publik,” jelas Kapolri. Studi banding ini mencakup strategi communication policing, pembagian zona aman, pemanfaatan teknologi informasi, hingga mitigasi eskalasi konflik.
Selain soal pengamanan aksi massa, Apel Kasatwil 2025 juga dimanfaatkan sebagai arena evaluasi besar terhadap dua doktrin fundamental Polri: Tri Brata dan Catur Prasetya. Evaluasi ini bertujuan menyesuaikan nilai-nilai dasar Polri dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut pelayanan publik yang lebih humanis, responsif, dan transparan.
Kapolri menekankan bahwa Polri tidak boleh statis dalam memahami tugas dan fungsi kepolisian di era digital, di mana masyarakat makin kritis, terbuka, dan terhubung. “Polri hadir sesuai harapan masyarakat, bukan sekadar aturan,” ujarnya, menegaskan pentingnya keseimbangan antara regulasi dan empati sosial.
Transformasi internal Polri tidak berhenti pada satu forum saja. Kapolri memastikan bahwa konsolidasi, diskusi strategis, serta penyesuaian doktrin akan terus dilakukan secara berkala melalui forum serupa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya adalah mencetak SDM Polri yang tidak hanya profesional dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
“Kepercayaan publik adalah fondasi utama tugas kepolisian. Dengan pendekatan yang humanis dan adaptif, Polri ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan kehadiran negara dalam bentuk yang lebih bersahabat dan memberi solusi,” ujar Kapolri menutup arahannya.
Apel Kasatwil 2025 menjadi momentum penting bagi Polri dalam mempertegas arah institusi menuju kepolisian modern yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga unggul dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.