JAKARTA-beritaindonesia24jam.com-, Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks, khususnya terkait tren kenaikan harga energi dunia yang berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian domestik. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/03/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan tegas agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga di bawah ambang batas 3 persen. Target ini dinilai sangat penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata global sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan nasional tetap berjalan secara optimal.
Menurut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Salah satu upaya utama adalah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Efisiensi ini tidak hanya sebatas penghematan belanja, tetapi juga mencakup optimalisasi program agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Presiden menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Airlangga.
Selain fokus pada pengelolaan fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan berbagai komoditas strategis lainnya. Kenaikan harga energi global dinilai berpotensi meningkatkan beban subsidi dan mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga perlu diantisipasi secara matang.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah berencana meningkatkan volume produksi batu bara nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara utama di dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong percepatan transisi energi menuju sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kebijakan ini dinilai mampu menekan biaya operasional pembangkit listrik, terutama di tengah tingginya harga minyak global.
“Konversi dari PLTD ke PLTS menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak sekaligus mendukung agenda energi bersih,” jelas Airlangga.
Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH). Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Penerapan WFH dinilai memiliki potensi besar dalam mengurangi konsumsi bahan bakar, khususnya dari sektor transportasi. Dengan berkurangnya mobilitas masyarakat, konsumsi BBM diperkirakan dapat ditekan hingga 20 persen dari kondisi normal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka pendek pemerintah dalam meredam dampak lonjakan harga energi, sembari tetap menjaga produktivitas ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang disiapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi internasional dan menyesuaikan kebijakan secara responsif dan adaptif.
“Kita ingin memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin dan strategi energi yang tepat, kita optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi. Sinergi antara efisiensi anggaran, peningkatan produksi energi, serta percepatan transisi menuju energi bersih diharapkan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi Indonesia ke depan.(sumber: bpmi setpres)