Menindaklanjuti laporan tersebut, Konsolidasi Mahasiswa Pemuda Provinsi Riau (KOMPOR FOUNDATION) turun langsung ke lokasi pada Rabu (24/6/2026) untuk melakukan investigasi lapangan. Langkah tersebut dilakukan setelah organisasi tersebut menerima surat permohonan pendampingan dari Perkumpulan Pedagang Pasar Se-Pekanbaru (PPSP) Nomor 10/PPSP/PKU/V/2026.
Ketua Umum KOMPOR FOUNDATION bersama tim dari Departemen Kajian Isu dan Advokasi melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pedagang yang dipilih secara acak.
Dari hasil investigasi awal, tim menemukan sejumlah persoalan krusial yang dikeluhkan para pedagang.
Permasalahan pertama adalah dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut dilakukan langsung oleh pihak pengelola. Para pedagang mengaku dibebani berbagai biaya di luar ketentuan resmi yang diterapkan secara sistematis tanpa adanya musyawarah.
"Kami dimintai uang sewa yang sangat besar tanpa adanya musyawarah dengan pedagang. Belum lagi harus membayar biaya listrik dan kebersihan. Hal ini sangat membebani pedagang," ujar Dewi, salah seorang pedagang di Central Plaza.
Selain itu, pedagang juga mengeluhkan kondisi fasilitas pasar yang dinilai tidak memadai. Infrastruktur pasar disebut kurang terawat dan jauh dari standar kelayakan fasilitas publik, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung dan omzet para pedagang.
"Fasilitas sudah tidak memadai, sedangkan kami tetap dipaksa membayar service charge," kata Ketua PPSP, Hendra.
Temuan lainnya adalah adanya alih fungsi lahan di kawasan pasar. Di dalam area Gedung The Sentral ditemukan bangunan yang dimanfaatkan sebagai kampus, asrama, hingga hotel. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang usaha pedagang sekaligus mengaburkan fungsi utama pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Ketua Umum KOMPOR FOUNDATION, Agel Gandiza, S.T., menilai kondisi yang terjadi di Pasar Kodim merupakan bentuk tekanan terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
"Apa yang terjadi di Pasar Kodim hari ini adalah bentuk nyata tekanan terhadap ekonomi rakyat kecil. Pengelola harus bertanggung jawab penuh atas dugaan pungutan liar ini. Pasar seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah, bukan dialihfungsikan demi kepentingan komersial lainnya," tegas Agel.
KOMPOR FOUNDATION menilai pengelolaan pasar yang tidak berpihak kepada pedagang kecil serta alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan ekonomi.
Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini bersama PPSP. Seluruh data hasil investigasi akan dijadikan dasar untuk mendorong penegakan keadilan serta pemenuhan hak-hak para pedagang di Pasar Kodim Pekanbaru.