Jakarta- beritaindonesia24jam.com -, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Rapat kerja tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai forum strategis dalam mengevaluasi capaian program kerja pertahanan nasional sepanjang Tahun Anggaran 2025 serta membahas rencana dan arah kebijakan pertahanan negara untuk Tahun 2026.
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dan berlangsung dalam suasana dialog terbuka serta konstruktif. Forum ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPR untuk menyamakan persepsi, sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan pertahanan negara yang kian kompleks di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Dalam pembukaannya, Komisi I DPR RI menegaskan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya penguatan TNI sebagai pilar utama pertahanan negara. Komisi I menilai bahwa peran TNI semakin strategis, tidak hanya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, mulai dari konflik kawasan, keamanan maritim, hingga dinamika keamanan siber dan pertahanan teknologi.
“Penguatan TNI harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan terukur, sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis global dan regional,” tegas pimpinan Komisi I dalam rapat tersebut. Menurut DPR, kebijakan pertahanan nasional ke depan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional dan kemandirian pertahanan.
Dalam paparannya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan laporan menyeluruh terkait capaian program kerja Kemhan dan TNI sepanjang tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa secara umum, pelaksanaan program pertahanan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, meskipun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi anggaran, modernisasi alutsista, maupun dinamika geopolitik internasional.
Menhan juga mengungkapkan bahwa pada malam sebelumnya dirinya telah melaporkan kondisi nasional terkini kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dari hasil laporan tersebut, situasi nasional secara umum berada dalam kondisi stabil dan terkendali. Stabilitas tersebut, menurut Menhan, merupakan hasil kerja kolektif seluruh komponen pertahanan negara, termasuk TNI, Polri, serta dukungan dari lembaga legislatif dan masyarakat.
“Presiden memberikan arahan yang sangat jelas dan tegas agar Kementerian Pertahanan dan TNI terus memperkuat efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara,” ujar Sjafrie di hadapan anggota Komisi I DPR RI.
Lebih lanjut, Menhan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian besar terhadap penegakan hukum di sektor pertahanan. Setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun program pertahanan harus ditindak secara tegas, transparan, dan tanpa kompromi. Hal tersebut merupakan bagian integral dari upaya membangun tata kelola pertahanan yang profesional, bersih, dan berintegritas.
“Penguatan pertahanan tidak hanya soal alutsista dan kekuatan personel, tetapi juga menyangkut tata kelola yang baik, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara,” tegas Menhan.
Dalam sesi pembahasan rencana program kerja Tahun 2026, Menhan memaparkan sejumlah prioritas strategis Kemhan dan TNI, antara lain kelanjutan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kualitas sumber daya manusia prajurit, penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman multidimensional.
Komisi I DPR RI menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan kesiapan untuk terus mengawal kebijakan pertahanan nasional agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan kepentingan rakyat. DPR juga menekankan pentingnya sinergi antara Kemhan, TNI, dan industri pertahanan nasional guna mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia di masa depan.
Rapat kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pertahanan benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional dan keselamatan bangsa.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan perencanaan yang matang untuk Tahun 2026, diharapkan sistem pertahanan negara semakin kokoh, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global, sekaligus menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI secara berkelanjutan.
sumber: media Kemenhan RI