Jakarta- beritaindonesia24jam.com -, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia, Prasetyo Hadi, menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/01/2026). Rapat kerja tersebut menjadi forum penting dalam rangka pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun Anggaran (TA) 2026, sekaligus membahas sejumlah isu aktual terkait percepatan penyelesaian regulasi strategis.
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dan berlangsung dalam suasana dialog terbuka, konstruktif, serta penuh semangat kolaborasi. Dalam forum tersebut, Mensesneg didampingi oleh jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemensetneg yang memaparkan secara komprehensif arah kebijakan, prioritas program, serta postur anggaran tahun mendatang.
Dalam pemaparannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sekretariat Negara pada Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kinerja pengelolaan aset negara dan layanan publik yang berada di bawah koordinasi Kemensetneg.
“Target PNBP Kemensetneg Tahun Anggaran 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Gelora Bung Karno, BLU PPK Kemayoran, serta PNBP lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Prasetyo Hadi di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi PNBP dari BLU PPK GBK dan BLU PPK Kemayoran memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan layanan, optimalisasi pengelolaan kawasan, serta peningkatan kualitas fasilitas publik yang dikelola negara. Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong pengelolaan BLU yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan negara.
Terkait alokasi belanja Tahun Anggaran 2026, Mensesneg memaparkan bahwa anggaran Kemensetneg dirancang secara cermat dan terukur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi strategis kementerian. Alokasi belanja tersebut difokuskan pada dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Program Dukungan Manajemen, menurut Mensesneg, mencakup pembiayaan operasional kementerian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem tata kelola, serta alokasi anggaran bagi dua Badan Layanan Umum yang bersumber dari PNBP. Sementara itu, Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden diarahkan untuk memastikan terselenggaranya dukungan administrasi, keprotokolan, dan layanan strategis kenegaraan secara optimal.
“Seluruh alokasi anggaran dirancang untuk mendukung efektivitas kinerja dan memastikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan secara profesional, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kenegaraan,” jelas Prasetyo Hadi.
Lebih lanjut, Mensesneg juga mengungkapkan bahwa telah dilakukan pergeseran anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden. Pergeseran tersebut dilakukan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan prioritas tertentu yang menjadi perhatian langsung Kepala Negara, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan agenda strategis pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan pergeseran anggaran tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta akuntabilitas, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan layanan utama Kemensetneg.
Dalam sesi tanggapan dan pendalaman, anggota Komisi XIII DPR RI memberikan sejumlah masukan, pandangan, dan dorongan agar Kemensetneg terus memperkuat tata kelola anggaran, meningkatkan transparansi, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Menutup rapat kerja tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa pihaknya dapat memahami dan menerima program kerja serta postur anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2026. Komisi XIII DPR RI juga mendorong agar pelaksanaan anggaran dapat segera direalisasikan secara terukur, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Kami mendorong Kemensetneg untuk terus mengoptimalkan pengelolaan BLU PPK Gelora Bung Karno dan BLU PPK Kemayoran, serta mempercepat penyelesaian regulasi-regulasi strategis, termasuk yang berkaitan dengan status kewarganegaraan,” ujar Willy Aditya.
Rapat kerja ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat sinergi kelembagaan, memastikan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta mendukung percepatan penyelesaian regulasi yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional.
Dengan perencanaan program kerja dan anggaran yang matang untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian Sekretariat Negara diharapkan dapat terus menjalankan peran strategisnya sebagai penggerak dukungan administrasi dan layanan kenegaraan, sekaligus menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
sumber: media Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)