Jakarta, beritaindonesia24jam.com - Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan nasional agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu langkah strategis yang kini mendapat perhatian serius adalah transformasi kebijakan transmigrasi agar tidak lagi dipandang semata sebagai program pemerataan penduduk, melainkan sebagai instrumen pembangunan nasional yang berdaya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kegiatan Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Dalam forum strategis tersebut, Menko AHY menekankan bahwa transmigrasi harus bertransformasi menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.
Menurut AHY, transformasi transmigrasi menjadi keniscayaan di tengah dinamika global yang ditandai oleh krisis pangan, ketidakpastian energi, perubahan iklim, hingga tantangan geopolitik. Dalam konteks tersebut, pembangunan wilayah dan penguatan kawasan transmigrasi dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan perkotaan dan pulau-pulau utama.
“Kami mengemban amanah untuk mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan,” ujar Menko AHY di hadapan peserta Town Hall Meeting.
AHY menegaskan bahwa transmigrasi ke depan harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur nasional. Kawasan transmigrasi, lanjutnya, tidak boleh lagi berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi regional yang terhubung dengan pusat produksi, distribusi, dan pasar.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas di kawasan transmigrasi, mulai dari jalan, irigasi, air bersih, listrik, hingga infrastruktur pendukung ekonomi seperti kawasan industri, sentra pertanian, dan fasilitas logistik. Dengan pendekatan tersebut, transmigrasi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing wilayah.
“Transformasi transmigrasi bukan hanya soal memindahkan penduduk, tetapi bagaimana kita membangun kawasan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi baru,” kata AHY.
Sejalan dengan pernyataan Menko AHY, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi harus bersifat pro-rakyat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, baik transmigran maupun masyarakat lokal.
Menurut Menteri Iftitah, keberhasilan program transmigrasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di kawasan tersebut merasakan manfaat langsung, seperti meningkatnya pendapatan, terbukanya lapangan kerja, serta membaiknya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus inklusif dan berkeadilan. Masyarakat lokal tidak boleh tertinggal, justru harus menjadi bagian utama dari proses pembangunan,” tegas Menteri Iftitah.
Ia menambahkan bahwa transformasi transmigrasi juga menuntut kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar kawasan transmigrasi tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonomi.
Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan visi dan langkah ke depan. Forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan konkret dalam memperkuat peran transmigrasi sebagai pilar pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan.
Turut mendampingi Menko AHY dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Staf Khusus Menko Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra. Kehadiran jajaran pimpinan dan pejabat terkait menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengawal transformasi kebijakan transmigrasi secara menyeluruh dan terarah.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat, transformasi transmigrasi diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, merata, dan berkeadilan, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang.(sumber: kemenkoinfrastruktur)