Pekanbaru- beritaindonesia24jam.com -,Gelombang protes publik kembali mencuat di Kota Pekanbaru. Puluhan hingga ratusan massa yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Riau (UNRI), tokoh masyarakat, serta berbagai elemen pemuda Riau menggeruduk salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di pusat kota, Senin (02/02/2026). Aksi ini menjadi ekspresi terbuka dari akumulasi keresahan masyarakat terhadap keberadaan dan pengawasan tempat hiburan malam yang dinilai kian menjauh dari nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat Riau.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan adanya aktivitas LGBT di lokasi hiburan malam tersebut. Dugaan ini dinilai oleh massa aksi telah mencederai norma sosial, adat, dan nilai budaya Melayu yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Riau. Meski belum disertai pernyataan resmi dari pihak pengelola maupun aparat berwenang, isu tersebut telah berkembang luas dan memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Sejak siang hingga menjelang sore, massa mulai memadati ruas jalan di depan gedung THM. Arus lalu lintas tersendat, sementara perhatian warga sekitar dan pengguna jalan tersedot oleh aksi yang berlangsung tertib namun penuh tekanan. Spanduk dan poster bernada kritik terbentang, diiringi orasi-orasi yang silih berganti menggema dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, mahasiswa UNRI menegaskan bahwa aksi ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan usaha hiburan malam yang seharusnya tunduk pada aturan hukum, norma sosial, serta kearifan lokal.
“Ini bukan semata isu moral, ini soal pengawasan dan keberanian negara menegakkan aturan. Jika dugaan ini benar, maka ada persoalan serius dalam sistem pengawasan yang selama ini berjalan,” ujar salah satu orator dari kalangan mahasiswa.
Mahasiswa menilai, keberadaan THM yang beroperasi tanpa pengawasan ketat berpotensi melahirkan berbagai praktik yang menyimpang dari ketentuan perizinan maupun norma yang berlaku. Mereka menyebut, pembiaran semacam ini tidak hanya merusak citra daerah, tetapi juga menggerus ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat.
Tokoh masyarakat yang turut hadir dalam aksi tersebut menyampaikan keprihatinan serupa. Mereka menegaskan bahwa Riau dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Oleh karena itu, setiap bentuk aktivitas usaha, termasuk tempat hiburan malam, seharusnya beroperasi dengan menghormati nilai-nilai tersebut.
“Jika ada dugaan pelanggaran, maka negara harus hadir. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ketidakjelasan justru memicu keresahan dan prasangka di tengah masyarakat,” tegas salah seorang tokoh masyarakat dalam orasinya.
Situasi di lokasi aksi sempat memanas seiring bertambahnya jumlah massa. Namun demikian, aparat kepolisian tampak bersiaga di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan mencegah terjadinya bentrokan. Hingga aksi berakhir, tidak dilaporkan adanya insiden kekerasan. Aktivitas di sekitar THM sempat lumpuh akibat membludaknya massa dan penutupan sementara akses jalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola THM belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas yang menjadi sorotan publik. Demikian pula dengan instansi pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan. Sikap diam ini justru menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, polemik ini mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tempat hiburan malam di Pekanbaru. Transparansi perizinan, pengawasan rutin, serta komunikasi terbuka dengan publik dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah konflik sosial dan menjaga ketertiban umum.
Aksi mahasiswa dan tokoh masyarakat ini menjadi sinyal kuat bahwa isu keberadaan dan pengawasan tempat hiburan malam di Riau kembali berada di bawah sorotan tajam publik. Massa aksi menegaskan tidak akan berhenti pada satu kali demonstrasi. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum, pemeriksaan objektif, dan langkah nyata dari pihak berwenang.
“Selama tidak ada kejelasan dan tindakan tegas, keresahan ini akan terus ada. Kami akan tetap mengawal,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa sebelum massa membubarkan diri secara tertib.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Apakah dugaan tersebut akan diuji secara transparan melalui mekanisme hukum, atau justru dibiarkan menjadi isu liar yang terus memantik kegaduhan sosial, menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban tegas dari negara.